Ada kemiripan antara apa yang terjadi di Amerika Serikat dan Indonesia saat ini. Khususnya pada kepemimpinan dua negara itu. Apa yang terjadi saat ini kemudian menyentak memori kolektif, melambung pada peristiwa reformasi 1998, gerakan yang bertujuan demi demokrasi lebih baik. “Tapi, jangan-jangan kita lupa pernah ada reformasi. Apa ada yang jejeg. AS saja begitu, kok. Demikian dikatakan oleh Doktor Riwanto Tirtosudarmo, peneliti senior LIPI/BRIN saat menjadi narasumber pada diskusi bertema Prospek Demokrasi Indonesia. Masihkah Ada Harapan? Selasa (19/5) malam, di Kafe & Resto Dunia Kita, Seturan,Yogyakarta.
Diskusi diselenggarakan oleh Perhimpunan Warga Pancasila (PWP). Agenda malam itu merupakan diskusi PWO Seri ke-10 yang diselenggarakan. Hadir 18 orang dari berbagai latar belakang: akademisi, peneliti, aktivis juga jurnalis.
Selain Riwanto, ada dua pembicara lain, yakni jurnalis senior Bambang Sigap Sumantri dan sosiolog Profesor Doktor Sugeng Bayu Wahyono.
Menengok ke belakang, demikian Riwanto, tahun 1950-an Herbert Feith menerbitkan buku Decline of Constitutional Democracy. Mengupas peristiwa terjadinya dekrit presiden, 1959. Demikian pula ontran-ontran mengenai demokrasi dan politik yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sampai kemudian masuk ke era reformasi. Menurut Riwanto Tirtosudarmo, pada masa reformasi banyak donor asing yang mendanai. Tapi, mengutip Michael Boehler, “Tidak ada analisis tentang peran donor asing itu,” ujar Riwanto, peneliti ahli demografi politik itu.
Ancaman AI
Di bagian lain, Bambang Sigap Sumantri menyoroti perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligent- AI) yang tidak hanya sebagai alat bantu tapi bisa berinteraksi dengan AI lain.
Menurut Bambang Sigap, seperti dituturkan penulis buku Yuval Noah Harari, AI akan menguasai. Tak terhindarkan. Perkembangan AI sangat kompleks, sulit dipahami. Dalam logika deliberatif, proses perkembangan demokrasi intinya keputusan publik dibentuk melalui proses demokrasi bersama. Sedangkan media sosial digital menciptakan perpecahan. Warga negara bukan sekadar penonton. Tapi terlibat aktif. Logika deliberatif kemudian bertentangan dengan logika algoritma. “Hal ini sudah terbukti. “Lihat saja pada Pemilu 2024, betapa kampanye “gemoy” yang masif itu berhasil,” ujar jurnalis Kompas 1987-2019 , itu. Ia tambahkan, pada pemilu mendatang, bisa saja terjadi kampanye tanpa jeda selama 24 jam penuh, meski orangnya tidur belaka. Sebab, AI bukan lagi alat bantu, tapi sebagai hal otonom.
Tanpa Publik
Profesor Doktor Sugeng Bayu Wahyono mengingatkan, “Jangan-jangan demokrasi di Indonesia ini a historis. Apa persyaratan dasar demokrasi di Indonesia?” tutur Prof Bayu yang mengambil contoh PSSI, terutata tentang syarat dasar yang belum dipenuhi itu. Misalnya kemampuan dribbling passing atau kontrol dan sebagainya.
Dalam dunia politik juga demikian. Di Indonesia demokrasi tak ada publik. Tapi umat. Di wilayah Yogyakarta, misalnya, masyarakat adalah kawula, wong cilik. Bisakah jadi publik?
Pertanyaan besar, demikian Bayu Wahyono, apakah demokrasi bisa menyejahterakan dan bukan sekadar rekreatif bagi para elit?
Kuncinya, menurut Bayu Wahyono, hanya pada leadership, kepemimpinan, yang bisa membawa Indonesia move on. Ia mencontohkan Ignatius Jonan yang sukses membangun KAI, dengan leadership baik dan berhasil. Kini, negeri ini membutuhkan pemimpin yang “beyond”.
Diskusi malam itu berlangsung semarak ketika masuk dalam sesi tanggapan dan pernyataan. Banyak gagasan dan informasi baru yang muncul.
Diskusi yang dimulai pukul 19.30 itu, berakhir pukul 22.00 WIB. (awd)
Tinggalkan Balasan