PERHIMPUNAN Warga Pancasila (PWP) kembali menggelar acara. Kali ini adalah diskusi kelompok terarah (focus group discussion-FGD). Ini merupakan agenda yang ke-9 bagi PWP, perhimpunan dengan anggota beragam. Ada akademisi, praktisi, peneliti, ahli syber, aktivis sosial, dan jurnalis senior.
Kini, dI tengah derasnya arus kecerdasan buatan, algoritma media sosial, dan budaya digital, Pancasila sering dianggap makin jauh dari kehidupan generasi muda. Maka, PWP mengajak generasi muda, yang mempertemukan mahasiswa, aktivis, kreator konten hingga pekerja sektor informal dari generasi Z untuk membicarakan Pancasila.
Gelaran FGD bertema “Pancasila versi Generasi Z”, bertempat di Loman Park Hotel Yogyakarta Minggu (15/3/26). Sebanyak 18 peserta dari kalangan Generasi Zilenial (Gen Z) hadir. Mereka berasal dari beragam latar belakang. Mahasiswa, pelajarsekolah menengah, aktivis, konten kreator, kepala desa, petani.Juga ada penyabit rumput. Dua peserta difabel totally blind,keduanya mahaiswa, turut ambil bagian dalam diskusi selama dua jam tersebut.
Forum FGD menghadirkan pemantik diskusi, Sosiolog Sugeng Bayu Wahyono, guru besar sosioplogi dari UNY dan UGM, serta jurnalis senior Bambang Sigap Sumantri. Diskusi juga dihadiri anggota MPR RI GM Totok Hedi Santosa yang membuka percakapan dengan refleksi tentang hubungan antara Pancasila, pengalaman kemanusiaan dan perubahan zaman.
Nilai Global
Bambang Sigap Sumantri menyoroti bagaimana generasi muda lebih akrab dengan istilah global. Hak asasi (human rights), keberagaman (diversity), keberlanjutan, (sustainability), dan kebebasan berekspresi (digital freedom ). Menurut dia, konsep-konsep itu sebenarnya memiliki kedekatan dengan nilai-nilai Pancasila.
Human rights , misalnya sejalan dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberagaman berkaitan dengan persatuan Indonesia. Sedangkan kebebasan digital dapat dipahami sebagai bagian dari praktik demokrasi.
Namun, di era teknologi dan kecerdasan buatan saat ini, muncul persoalan baru. Algoritma media sosial sering kali mendorong konten yang memancing emosi dan konflik demi meningkatkan interaksi pengguna. Ia mencontohkan bagaimana algoritma media sosial pernah berperan dalam memperluas kebencian terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi yang canggih tidak selalu memiliki pedoman etika. “Karena itu kita membutuhkan etika. Kejujuran, empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial tidak bisa diatur hanya dengan hukum. Di sinilah nilai-nilai Pancasila menjadi penting,” katanya.
Praktik Sosial
Sedangkan sosiolog Sugeng Bayu Wahyono mengingatkan, bahwa Sukarno pernah menyatakan dirinya bukan pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila. Artinya, nilai-nilai tersebut sudah hidup dalam praktik sosial masyarakat Indonesia.
Menurut Sugeng, persoalan muncul ketika pada masa Orde Baru Indonesia Pancasila dijadikan sebagai tafsir tunggal negara. Hal itu membuat Pancasila berubah dari wacana terbuka menjadi doktrin yang kaku. Kini, di era digital, muncul “rezim baru” bernama teknologi. Platform digital dengan algoritmanya berpotensi mengontrol cara berpikir masyarakat, termasuk generasi muda. Ia mengajak peserta melihat Pancasila bukan sebagai simbol formal, melainkan praktik sosial yang terus dikonstruksi oleh warga negara.
Media Sosial
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta mengemukakan pandangan kritis tentang bagaimana Pancasila dipahami generasi muda.Bagi mereka, nilai-nilai yang selama ini dipraktikkan, tentang kemanusiaan, keberagaman, hingga solidaritas, sebenarnya adalah wajah lain dari Pancasila.
Seorang peserta, Visnu Jagad Kawuryan Saputro, misalnya, menilai implementasi Pancasila terasa kurang nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama karena pengaruh media sosial dan algoritma digital. Peserta lain, Riyang Gati, seorang penjual rumput yang memasarkan jasanya melalui platform media sosial, mengaku tidak terlalu memahami algoritma. Ia hanya berfokus mempromosikan jasanya secara daring. “Saya tidak memikirkan algoritma. Yang penting ada rumput yang bisa diposting,” ujar Gati yang mengaku dalam sehari bisa menjual 20 hingga 30 karung rumput dengan harga Rp 30 ribu per-karung.
Sedangkan Rizki Baldi Munanda, mencermati fenomena bubblemedia sosial yang membuat generasi muda hidup dalam dunia informasi masing-masing. Menurut dia, kondisi tersebut bisa memicu polarisasi jika tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis. Meski demikian, ia melihat nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam praktik sehari-hari, terutama dalam semangat keadilan sosial.
Perspektif Difabel
Sedangkan dari perspektif difabel, mahasiswa tunanetra dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Akbar Ariantono Putra, mengajak peserta merefleksikan praktik kemanusiaan sederhana. Ia mengawali dengan melempar pertanyaan kepada pesertatentang apa yang akan dilakukan jika melihat penyandang disabilitas berada di jalan. Misalnya ada difabel netra kesulitan menyeberang jalan. Atau difabel fisik yang kesulitan menaiki tangga. Kemudian percakapan tentang empati, kemanusiaan, dan makna Pancasila di era generasi Z mulai mengalir. MenurutAkbar, tindakan membantu sesama merupakan praktik nyata sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.Namun ia menekankan bahwa difabel tidak hanya membutuhkan bantuan, melainkan juga ruang partisipasi.
Kritisi Negara
Pandangan kritis juga datang dari Kepala Departemen Kolaborasi Internal BEM KM UGM, Muhammad Royhansyah Ismail. Ia menilai pemerintah sering meminta masyarakat mengamalkan Pancasila, tetapi belum memberikan contoh nyata.Ia katakan, bagaimana mahasiswa yang menyampaikan kritik sering kali justru mendapat tekanan atau intimidasi.
Aktivis muda Annisa Dini Kamila menilai teknologi digital memiliki dua sisi. Di satu sisi memudahkan akses informasi dan efisiensi belajar, tetapi di sisi lain dapat mendorong pengetahuan instan dan meningkatkan risiko hoaks. Fenomena “no viral no justice”, menurut Annisa, juga menunjukkan bagaimana media sosial menjadi sarana baru dalam memperjuangkan keadilan.
Dalam diskusi tersebut juga muncul pandangan bahwa desa masih menjadi ruang nyata bagi praktik nilai-nilai Pancasila, terutama melalui budaya gotong royong dan solidaritas sosial.Namun, menurut Masduki, seorang kepala desa di wilayah Bantul, Yogya, perubahan sosial dan arus digital juga mulai memengaruhi kehidupan desa. Karena itu, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen yang menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks zaman yang terus berubah.
Diskusi selama dua jam itu memperlihatkan satu hal penting: meskipun istilah Pancasila jarang muncul dalam percakapan sehari-hari generasi muda, namun nilai-nilainya tetap hidup dalam praktik sosial mereka. Solidaritas ketika terjadi bencana, empati kepada kelompok rentan, hingga keberanian menyuarakan pendapat di ruang publik merupakan bentuk-bentuk nyata dari nilai yang sama.
Agenda FGD kali ini memang dirancang sebagai “terusan” dari acara refleksi lintas generasi pada seminar Gen Z, AI : Cerdas dan Hore-Hore memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Selasa 28 Oktober 2025 di kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta. Kegiatan itu juga menghadirkan kalangan muda dari generasi Z.
Beberapa tahun sebelumnya, Juli 2018. PWP menggelar seminar tentang Pancasila dalam pandangan “wong cilik”. Mereka adalah para pekerja informal, petani, buruh, kaum difabel, dan kelompok marginal. PWP yang dibentuk 2016, selalu gelisah untuk terus berupaya menggelorakan semangat Pancasila dan merujudkannya dalam kehidupan nyata. Demi tegaknya NKRI, Pancasila dan UUD 45. (awd)
(*)
Tinggalkan Balasan